Pengaruh Belanja Modal dan Wealth (Kemakmuran) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat

Nurizka Alya Audina; Bob Mustafa; Agus Widodo

Nurizka Alya Audina Politeknik Negeri Pontianak
Bob Mustafa Politeknik Negeri Pontianak
Agus Widodo Politeknik Negeri Pontianak

Keywords: Capital Expenditures, Wealth (Prosperity), Regional Financial Independence, West Kalimantan Province

Abstract

Purpose – This research was conducted with the aim of: 1) Determine the effect of capital expenditure on regional financial independence of the Regency/City of West Kalimantan Province, 2) Determine the effect of wealth (prosperity) on regional financial independence of the Regency/City of West Kalimantan Province, and 3) Determine the effect of capital expenditure and wealth (prosperity) on regional financial independence of the Regency/City of West Kalimantan Province.

Method – The population in this study is all Regency/city governments in West Kalimantan Province, totaling 2 cities and 12 regencies. The sampling technique uses total sampling. Methods of data collection using the method of documentation and literature study. The data analysis used is panel data regression analysis.

Result – The results of the study reveal that T test for the capital expenditure variable, the prob value is obtained. 0.4562> α (0.05). This means that the large or small capital expenditure issued by the government does not affect regional financial independence. T test for the Wealth variable (prosperity), the prob value is obtained. 0.0000 <α (0.05). This means that the better prosperity in the area, the higher the regional financial independence. F test for the Capital Expenditure Variable and Wealth (Prosperity), the prob value is obtained. 0.000000 <α (0.05). This means that the increase in capital expenditure is in conjunction with an increase in wealth (prosperity) will affect the level of regional financial independence.

Implication – The implication of the study reveal that capital expenditure has no effect on Regency/City Regional Financial Independence in West Kalimantan Province, wealth/prosperity has an effect on Regency/City Regional Financial Independence in West Kalimantan Province, and capital expenditure & wealth/prosperity has an effect on Regency/City Regional Financial Independence in West Kalimantan Province.

Originality – This study uses different variables and subjects from previous studies.

References

Apriana, D., & Suryanto, R. (2010). Analisis Hubungan Antara Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Kemandirian Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa - Bali). Jurnal Akuntansi & Investasi, Vol. 11. No. 1. pp: 68 - 79.
Arikunto, S. (2010). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
Badan Pusat Statistik. (2023). Tersedia di : https://kalbar.bps.go.id/indicator/52/43/1/pdrb-atas-dasar-harga-berlaku-kab-kota-.html (Diakses pada 20 Mei 2023)
Badan Pusat Statistik. (2023). Tersedia di : https://kalbar.bps.go.id/indicator/12/42/1/jumlah-penduduk.html (Diakses pada 5 Mei 2023)
BPK RI Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. (2023). E-PPID BPK RI. Tersedia di : https://e-ppid.bpk.go.id (Diakses pada 3 April 2023)
Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 (Edisi 9). Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
Halim, A. (2007). Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
Halim, A., & Kusufi, M. S. (2012). Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Daerah), Edisi Empat. Jakarta: Salemba Empat.
Handayani, T. U., & Erinos. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating. JEA : Jurnal Eksplorasi Akuntansi, Vol. 2. No. 1. pp: 2348 - 2361.
Imawan, R., & Wahyudin, A. (2014). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2010 - 2012. Accounting Analysis Journal, Vol. 3. No. 2. pp: 147 - 155.
Karno, D. K., & Alliyah, S. (2021). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Opini Audit Badan Pemeriksa Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah. iE : Jurnal Inspirasi Ekonomi, Vo;. 3. No. 1. pp: 40 - 55.
Kusuma, A. R., & Handayani, N. (2017). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Efisiensi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Vol. 6. No. 1. pp : 404 - 420.
Mahmudi. (2019). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Malau, E. I., & Parapat, E. S. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Jurnal EK&BI, Vol. 3. No. 2. pp: 332 - 337.
Millenia, N. A. (2022). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kemakmuran dan Intergovermental Revenue Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan. Jurnal Syntax Admiration, Vol. 3. No. 6. pp: 786 - 803.
Napitupulu, R. B., Simanjuntak, T. P., Hutabarat, L., Damanik, H., Harianja, H., M. Sirait, R. T., & Ria, C. E. (2021). Penelitian Bisnis Teknik dan Analisis Data dengan SPSS - STATA - EVIEWS (Edisi 1). Medan: MADENATERA.
Novindriastuti, I., & Purnomowati, N. H. (2020). Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Sebagai Penguatan Desentralisasi Fiskal (Studi Pada Pemerintah Daerah Provinsi Di Indonesia Tahun 2014 - 2018). Jurnal Mutiara Madani, Vol. 8. No. 1. pp: 70 - 91.
Olivier, B., & Johnson, D. R. (2012). Macroeconomics. New York: Pearson Education.
Peraturan Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Gambaran Umum Aspek Geografis Kalimantan Barat. Tersedia di: https://kalbarprov.go.id/page/geografis (Diakses pada 25 Februari 2023).
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran (PSAP 02)
Pontianakpos.jawapos.com. 14 Aset Pemprov Dijual, Bangun JK III. Tersedia di : https://pontianakpost.jawapos.com/metropolis/16/07/2020/14-aset-pemprov-dijual-bangun-jk-iii/ (Diakses pada 12 Juni 2023)
Prasasti, D. (2006). Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita 30 Provinsi Di Indonesia Periode 1993 - 2003: Pendekatan Disparitas Regional dan Konvergensi. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, Vol. 21, No. 4, pp: 344 - 360.
Riyadi, W. (2022). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat. Jurnal Akuntansi Keuangan dan Sistem Informasi (JAKSI), Vol. 3 No. 1 pp: 298 - 314.
Sanusi, A. (2013). Metodologi Penelitian Bisnis (Cetakan Ketiga). Jakarta: Salemba Empat.
Saraswati, N. P., & Nurharjanti, N. N. (2021). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Modal dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Business Management, Economic, and Accounting National Seminar, Vol. 2. pp. 51 - 64.
Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Suhanda. (2017). Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah. Andalas Lima Sisi.
Todaro, M. P. (2000). Economic Development. Seventh Edition. New York: Addition Wesley Longman.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemeerintah Pusat dan Daerah