Pengaruh Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Pontianak terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kota Pontianak

Shella Ayu Larasati; Ninik Kurniasih; Uray Muhammad Nur

Shella Ayu Larasati Politeknik Negeri Pontianak
Ninik Kurniasih Politeknik Negeri Pontianak
Uray Muhammad Nur Politeknik Negeri Pontianak

Keywords: Performance, Decentralization Ratio, Independence Ratio, Dependency Ratio, Human Development Index

Abstract

Purpose – The purpose of this research is to determine the Effect of Financial Management Performance of the Pontianak Municipal Government on the Human Development Index of Pontianak City. In this study, the researchers put the limit in the problem, which is an analyzed period from 2016 to 2021

Method – The method used in this research is a associative methods. This research is performed using documentation data collection techniques and library studies. The data analysis technique used are the ratio of the degree of fiscal decentralization, the ratio of regional financial independence, and the ratio of regional financial dependency, the next one will be tested using the statistical test with SPSS 29.0.

Result – The results of this study indicate that the result of the study show that: partially, the ratio of the degree of fiscal decentralization has no effect on the human development index, this is demonstrated by the t test with a significant value of 0.501; partially, the ratio of the degree of fiscal decentralization has no effect on the human development index, this is demonstrated by the t-test with a significant value of 0.956; partially, the ratio of regional financial dependency has no effect on the human development index, this is demonstrated by the t-test with a significant value of 0.252; simultaneously the ratio of the degree of fiscal decentralization, the ratio of regional financial independence, and the ratio of regional financial dependence have no effect on the human development index, this is demonstrated by the f-test with a significant value of 0.471.

Implication – Regional governments should make policies that can improve regional facilities and infrastructure even better, build superior schools in urban to rural areas and update the education system, as well as encourage and motivate people to continue trying by opening a business.

References

Achmad, I., Novaria, R., dan Widiyanto, K., (2022), Pengaruh Pelayanan Bantuan Langsung Tunai (Blt) Terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat (Studi Kasus Kampung Bagong Surabaya).
Badan Pusat Statistik, (2021), Indeks Pembangunan Manusia 2021, Kalimantan Barat : Badan Pusat Statistik.
Badan Pusat Statistik, (2019), Indeks Pembangunan Manusia 2019, Jakarta : Badan Pusat Statistik.
Badan Pusat Statistik, (2019), Indeks Pembangunan Manusia 2019, Sumatera Selatan : Badan Pusat Statistik.
Digdowiseiso, Kumba dan Muhammad Bahtiar Satrio, (2022), Pengaruh Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan Rasio Ketergantungan Fiskal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Kabupaten dan Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014-2020. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan, 1(5).
Halim, Abdul, (2012), Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
Halim, Abdul, (2007), Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat
Hanif, Muhammad Irfan, (2018), Analisis Pengaruh Rasio Kemandirian Dan Rasio Efektivitas Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Intervening [Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta], uii.ac.id.
Hendri, Zul dan Meileni Yafiza, (2020), Pengaruh Rasio Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis), JAS (Jurnal Akuntansi Syariah), 4(1), 56-66.
Harliyani, Eka Marisca dan Haryadi, (2016), Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jambi. Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah, 3(3), 129-140.
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 pasal 4 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 3 ayat (1) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat 3 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Prasetio, Tofan Wahyu Dwi, (2018), Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung Dalam Prespektif Ekonomi Islam [Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung], Radenintan.ac.id.
Ramadhanti, Hanifa, (2022), Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 – 2019. Bandung Conference Series: Economics Studies,2(2), 480-487.
Sari, Febri NurGita, (2020), Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Kabupaten Atau Kota di Provinsi Jawa Timur. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 9(8), 1-16.
Sunarni, (2017), Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten/Kota Se-Indonesia [Tesis, Program Pascasarjana Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Lampung Bandar Lampung], unila.ac.id.
Sugiyono. (2013), Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. (2019), Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintah Daerah.
Undang-Undang No.32 Tahun 2004 pasal 2 ayat 3 Tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang No.33 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 18 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 28 ayat 2 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Wibawa, Gian Riksa dan Arif, (2021), Analisis Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Barat. Jurnal Ekonomi Perjuangan ( JUMPER ), 3(2), 88-100.
Wiliyana, Aan Andri, (2019), Spatial Spillovers Pada Kasus Indeks Pembangunan Manusia Di Jawa Tengah Dengan Pendekatan Spatial Durbin Error Model Panel [Jurnal Ilmiah, Program Studi Statistika Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Muhammadiyah, Semarang], unimus.ac.id.
Yani, Akhmad dan Zulkarnain, (2020), Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Ponntianak. Widya Akuntansi dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia, 19-31.